SUBULUSSALAM – Muhammad Joni yang merupakan alumni mahasiswa Al Washliyah Banda Aceh dan pernah juga bergelut diorganisasi HPP-ShaF sangat menyayangkan atas sikap pemerintah yang terkesan memilih satu pihak tanpa ada penyelesaian antara kedua kubu yang saat ini telah ada.
Muhammad Joni mengatakan, pelantikan yang dilakukan oleh walikota beberapa waktu yang lalu sangat tidak rasional dan tidak masuk akal yang di lakukan sekelas walikota Subulussalam.
“Bukankah walikota sendiri tahu pada saat ini belum ada yang mengalah terhadap kisruh di tubuh HPP-SHaF itu sendiri, jadi pemerintah harus bertanggung jawab,” kata Joni, kepada media ini melalui rilisnya, Selasa (09/02/2021).
Menurut Joni, hal ini tidak bisa dibiarkan dan pemerintah harus bertanggung jawab karena walikota, pihaknya menilai seperti tebang pilih yang pro pemerintah langsung di SK dan dilantik dengan waktu yang singkat.
“Kita sangat menyayangkan diatas kendali kepala dinas pendidikan kota Subulussalam, lalu membawa sentimen pribadi di bawa ke lembaga kebanggaan mahasiswa Subulussalam yang berada di Banda Aceh ini dan kepada kepala dinas pendidikan kalau tidak mampu menyelesaikan hal sekecil ini lebih baik mundur saja dari jabatannya,” tegasnya.
“Pemerintah terkesan seperti memecah belah mahasiswa yang di anggap bertentangan lalu di asingkan hal ini dapat memicu semakin meluasnya kekisruhan di tubuh HPP-SHaF itu sendiri,” tambahnya.
Selanjutnya, Muhammad Joni yang juga ketua IKAPAS dan HIMMAH kota Subulussalam ini juga menyampaikan harapannya jika memang permasalahan belum selesai dan belum ada titik temu jangan membuat kegaduhan cari terlebih dahulu solusi yang terbaik, kalau seperti ini saya rasa sudah pasti akan terjadi dualisme ditubuh HPP-ShaF yang berkepanjangan.
“Semoga pihak pemerintah bisa mencari solusi yang relevan tekhusus kepada kepala dinas pendidikan kota Subulussalam agar permasalahan ini cepat selesai dan berikanlah contoh yang baik kepada adik adik kita mahasiswa,” tutupnya. (r/H)
Discussion about this post