BANDA ACEH – Forum Warga Kopelma Darussalam bertandang ke Kantor DPRA untuk mengadukan nasib yang sedang dialami mereka saat ini.
Kedatangan Forum Warga Kopelma Darussalam diterima langsung oleh Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin beserta Wakil Ketua Hendra Budian serta sejumlah anggota DPRA lainnya. Selasa (23/02/2021).
Agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah membahas persoalan Penggusuran Perumahan di Lingkungan Kopelma Darussalam. Ketua DPRA menyambut baik kedatangan warga Kopelma Darussalam itu.
“Mereka adalah para orangtua kita dari Kopelma Darussalam yang tempat tinggalnya terancam akan digusur untuk pembangunan Universitas Syiah Kuala,” kata Dahlan.
Dalam persoalan ini DPRA akan menyurati Universitas Syiah Kuala agar tidak melaksanakan penggusuran.
“Kita akan mencari solusi terbaik untuk masalah ini,” ujarnya
Sementara itu Hendra Budian berpandangan bahwa persoalan ini tidak boleh disedarhanakan, menjadi sekedar persoalan pembangunan semata, apalagi dengan maksud dan tujuan tertentu.
“Seperti Untuk memenuhi persyaratan agar Universitas Syiah Kuala menjadi sebuah Badan Usaha. sebagaimana yang disampaikan oleh para orang tua kami tadi mewakili Forum Warga Kopelma Darussalam,” terang Hebdra
“Bagi saya, tidak boleh dengan dalih “Pembangunan” untuk mengejar “Status” tertentu, Rektor Universitas Syiah Kuala mengenyampingkan sejarah, warisan, semangat dan nilai-nilai yang terkandung dibalik berdirinya Kopelma Darussalam.” sebut Wakil Ketua DPRA itu.
Ia menambahkan, sebagaimana terdapat dalam banyak literatur sejarah, diterangkan bahwa Kopelma Darussalam bukanlah sekedar sebuah pemukiman biasa, tetapi merupakan “Situs Warisan” bagi Aceh, sebagai sebuah Pusat Pendidikan dan Monumen Perdamaian paska DI/TII, yang harus dilestarikan keberadaannya.
“Ini soal penghormatan dan penghargaan bagi Guru-guru kita, orang-orang tua kita yang telah berjuang dan berjasa terhadap berdirinya Kopelma Darussalam ini,” ujarnya.
“Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami mewakili unsur Pimpinan DPR Aceh akan segera menyurati Rektor Universitas Syiah Kuala untuk meminta penjelasan terkait persoalan penggusuran ini,” tutupnya.
(Parlementaria)
