BANDA ACEH – Presiden Jokowi memerintahkan para kepala daerah agar segera membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena peredaran dana APBD akan turut berimbas pada aktifitas ekonomi daerah.
“Berdasarkan catatan saya, ada dana sebesar 182 triliun lebih masih menumpuk di perbankan daerah. Ini tidak boleh terjadi, segera belanjakan agar uangnya berputar di masyarakat. Hingga akhir Maret 2021 belanja APBD terutama belanja modal masih sangat minim, yaitu hanya sebesar 5,3 persen saja,” katanya.
“Sementara itu, belanja pegawai sudah mencapai 63 persen. Sekali lagi saya tegaskan, segera belanjakan APBD, karena perputaran uang di suatu daerah akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi,” kata Presiden dalam rapat bersama para kepala daerah, Rabu (28/04/2021).
Presiden juga menyoroti masih adanya investor yang merasa proses perizinan di Indonesia masih berjalan lambat. Padahal, kemudahan proses perizinan akan membangkitkan gairah investasi di Indonesia.
“Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan kemudahan investasi, termasuk proses perizinannya. Investasi menjadi salah satu kunci mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional untuk bangkit di tengah pandemi global saat ini,” ujarnya.
Menurutnya, investasi akan berimbas pada pendapatan negara. “Investasi akan membuka lapangan kerja baru yang secara langsung berimbas pada upaya pengurangan angka kemiskinan,” katanya.
Dalam kegiatan yang berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ini, Presiden turut didampingi oleh Wapres Ma’ruf Amin, Menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Pratikno dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Sementara itu, para kepala daerah mengikuti rapat secara daring di daerah masing-masing, termasuk Gubernur Aceh Nova Iriansyah, yang didampingi unsur Forkompinda Aceh. (r/P)
Discussion about this post