Gubernur Aceh Ikuti Rapat Penanganan Covid-19 Bersama Lintas Kementerian

BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, bersama Forkopimda Mengikuti Vidcon Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Menteri Agama dan Kepala BNPB / Kasatgas Covid 19 di Pendopo Gubernur Aceh, Senin (03/05/2021).

Rapat dilakukan untuk meningkatkan peningkatan penyebaran Covid-19 di beberapa daerah di Indonesia. Selain itu rapat juga untuk membahas langkah penanggulangan Covid-19 selama ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri itu melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, BNPB, TNI, Polri, BIN, hingga Jaksa Agung.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengawali rapat dengan menginstruksikan kepada seluruh gubernur, bupati dan walikota se Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terkait ledakan kasus Covid-19. Tito mewanti-wanti para kepala daerah dan seluruh pihak yang terkait di Indonesia untuk menjadikan ledakan kasus covid-19 yang terjadi di India sebagai pelajaran.

Tito mengatakan, pengabaian protokol kesehatan merupakan awal dari bencana penyebaran Covid-19. Tito meminta kepala daerah untuk melakukan koordinasi internal di wilayah masing-masing untuk menyatukan langkah dan persepsi terkait penanganan Covid-19 ini.

Secara khusus rapat itu juga membahas penanganan Covid-19 di bulan ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut perhatian menjadi perhatian serius semua pihak, terutama para kepala daerah.

Dalam momentum Ramadhan dan Idul Fitri kata Tito, ancaman penularan Covid-19 sangat besar.
Hal itu disebabkan kecenderungan masyarakat yang memadati pasar dan pusat pemerintahan, keramaian dalam pelaksanaan pelaksanaan ibadah ramadhan serta tradisi mudik dan halal bihalal.

“Ini yang perlu kita waspadai bersama,” ujar Tito.

Pada kesempatan itu Tito juga mempersilakan suatu lembaga dan pimpinan lembaga untuk menjelaskan kebijakan yang telah ditetapkan masing-masing lembaga. Hal itu guna menyatukan persepsi para kepala daerah agar memiliki satu suara dan pandangan dalam bertindak. (r)