BANDA ACEH | Beginilah Tahun Anggaran 2021 telah memasuki kwartal ke III, namun persentase paket yang ditender masih sangat sedikit. Bahkan paket-paket strategis seperti jalan, jembatan dan rumah sakit regional belum ada tanda-tanda ditender di nanggroe Bumi Aceh.
Sementara itu, baru-baru ini Aceh dihebohkan dengan pemeriksaan pejabat penting oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga terkait pengadaan Kapal KMP Aceh Hebat, yang sempat menjadi isu hangat akhir-akhir ini di Aceh.
Menurut Koordinator Lembaga Pemantau Lelang Aceh, Nasruddin Bahar, seharusnya proses tender tidak boleh berhenti. Dia pun meminta kepada Kepala ULP Aceh, Said Anwar Fuadi, untuk segera mengambil kebijakan dan ini semua demi rakyat.
Nasruddin Bahar menuturkan, publik menunggu apakah Kepala ULP yang baru dilantik mampu bekerja tanpa ada tekanan meskipun track recordnya dibidang Pengadaan Barang dan Jasa masih dipertanyakan.
“Publik bertanya, apa penyebab tender paket APBA 2021 belum kunjung ditender, apakah Kepala ULP Aceh menunggu perintah orang-orang yang berpengaruh dalam mengatur siapa pemenang tender, yang isu tersebut sudah menjadi rahasia umum,” katanya, Sabtu 5 Juni 2021.
Dalam rilis yang diterima media lokal di aceh Koordinator Lembaga Pemantau Lelang Aceh itu mengatakan, beberapa hari ini KPK memeriksa pejabat penting di Aceh serta seorang pengusaha.
“Apa yang terjadi dalam beberapa hari ini dimana Pejabat penting di Aceh diperiksa KPK dan seorang Pengusaha yang namanya sudah sangat terkenal bisa mengatur proyek ikut diperiksa KPK. Kepala ULP Aceh seharusnya menjadikan situasi ini sebagai momentum, dimana ULP Aceh independen tanpa terpengaruh dengan intervensi orang-orang tertentu,” ujarnya.
Nasruddin juga mengungkap, beredar isu tidak sedap di kalangan masyarakat terkait alasan APBA 2021 yang belum ditender, karena belum menemukan calon pengusaha yang mampu membuat komitmen pembagiaan “Fee”.
“Isu-isu miring tersebut jika ditelusuri ada benarnya. Jika tidak, kenapa ULP Aceh belum melaksanakan lelang. Padahal proyek rumah sakit regional yang nilainya mencapai puluhan miliaar tersebut sangat dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, LPLA juga sangat berharap kepada Pemerintah Aceh untuk lebih memikirkan kepentingan dan kebutuhan rakyat banyak.
“Jika tahun tahun yang lalu beredar isu miring keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang ikut menentukan siapa calon pemenang paket paket tertentu, tahun ini agar ULP menjalankan fungsinya secara transparan tanpa adanya unsur KKN dan juga unsur unsur lainnya,” tutupnya.(P/H).
Discussion about this post