BANDAACEH | Partai Aceh baru saja memperingati Milad ke-14 pada 07 Juli 2021. Dalam pidato politiknya, Ketua Umum DPA Partai Aceh H. Muzakir Manaf menyampaikan kondisi politik dan Pemerintahan Aceh saat ini.
Ada pernyataan politik yang disampaikan oleh Muzakir Manaf, yang menarik perhatian Pengamat Politik Aceh, Usman Lamreung. Dia menyorot soal pernyataan Ketua Umum Partai Aceh terkait kinerja pemerintahan saat ini, dan kesiapan mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh kedepan.
“Ada beberapa pernyataan politik yang tegas dan lantang, dan sudah disiarkan dalam bentuk berita yang sudah dirilis oleh berbagai media baik cetak dan online,” ujar Usman Lamreung pada Wartawan BRATAINEWS.co Jumat 09 Juli 2021 di Banda Aceh, Aceh.
Dia pun mengungkap beberapa poin dari pernyataan pria yang akrab dengan nama Mualem itu. Pertama, terkait kesiapannya dicalonkan menjadi Gubernur Aceh pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Aceh mendatang.
Kedua, Mualem mengkritisi kinerja Pemerintah Aceh yang dinilai buruk, dan bermasalah dalam hal penyerapan anggaran. Sampai saat ini, tahun anggaran sudah memasuki semester ke 2, namun Pemerintah Aceh baru menghabiskan anggaran kurang lebih 10 persen dari total APBA 2021 Rp 16,9 Triliun.
Ketiga, terkait kondisi Aceh saat ini. Rakyat Aceh dianggap terpuruk lebih dalam lagi, kekacauan yang harusnya dapat dihindari, namun sepertinya dibiarkan Pemerintah Aceh.
Keempat, Mualem sebagai Ketua Umum Partai Aceh, memerintahkan kepada seluruh kader Partai Aceh yang sedang menduduki jabatan politik baik di DPRA, DPRK dan bupati/wali kota agar melawan kezaliman.
Usman Lamreung mengatakan, empat poin penyataan Ketua Umum Partai Aceh itu menandakan Partai Aceh masih ada, masih tetap punya nyali bersuara yang lantang, lugas, mengkritisi berbagai kebijakan Pemerintah Aceh.
Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kritik dan saran yang begitu tegas dan lugas tersebut tetap dilakukan secara konsisten sebagai bagian pengimbang untuk mengontrol roda pemerintahan Aceh yang berpihak pada rakyat? Atau hanya saat Milad saja?
Akademisi Universitas Abulyatama itu juga mengatakan, Mualem sepertinya sudah sangat siap untuk dicalonkan sebagai Gubernur Aceh saat Pilkada mendatang. “Sepertinya beliau sangat berhasrat sekali duduk sebagai tampuk kekuasaan Gubernur Aceh,” katanya.
Mestinya, kata Usman Lamreung, Partai Aceh jangan bicara dulu kesiapan Ketua Umum mencalonkan diri sebagai gubernur. Seharusnya disiapkan dulu bagaimana formula dan resep memperbaiki masa depan Aceh.
Tiga fase pilkada, kata dia, Aceh terlunta-lunta, terseyok-seyok tanpa arah dan tujuan masa depan jelas, yang ada adalah saling berebut dan kotak-katik Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA).
Untuk itu, menurut Usman Lamreung, sudah seharusnya Partai Aceh yang katanya ingin mengembalikan marwah Aceh, merumuskan blue print baru masa depan Aceh, yang mampu menuntaskan masalah kemiskinan, kesejahteraan, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan Aceh.
“Perlu diingat bahwa beliau (Mualem) pernah berkuasa dan ada yang gagal merealisasikan janji politiknya,” ungkap Magister Ilmu Politik tersebut.
Partai Aceh diharapkan terus menjadi garda terdepan, bersuara lantang dan lugas, apalagi sebagai partai mayoritas kursi di DPRA. “Sudah semestinya mendorong Pemerintah Aceh mempercepat realisasi anggaran, jangan sampai Pemerintah Aceh tahun 2021 bertambah lagi SILPA,” harapnya.
Lebih lanjut dosen Unaya itu menjelaskan, salah satu tugas dan fungsi legislatif adalah sebagai lembaga pengawasan. “Gunakan hak sepenuhnya, dan harus mampu mendorong Pemerintah Aceh mempercepat merealisasikan anggaran,” tegasnya.
“Partai Aceh sudah semestinya melakukan reformasi internal, bila tetap berkeinginan menjadi partai pilihan rakyat Aceh. Evaluasi kader-kader yang tidak cakap, tidak mampu bekerja untuk rakyat, dan penguatan kaderisasi,” sambungnya.
Dia mengakui, banyak kader Partai Aceh yang mumpuni, cerdas, dan cerdik, namun ia menduga sepertinya mereka yang mumpuni itu tidak dimunculkan.
“Kami sebagai rakyat melihat, ruh ideologi semakin pudar, persaingan di internal semakin tajam, padahal Partai Aceh lahir dari rahim perjuangan,” tandasnya.
Usman Lamreung menambahkan, slogan mengembalikan marwah Aceh akan sia-sia bila Partai Aceh tidak berbenah diri di internal. “Tempatkanlah kader-kader yang memang mereka punya potensi, bukan karena dekat, atau lobi,” katanya menyarankan.
“Kalau reformasi internal Partai Aceh tidak dilakukan, apalagi menjadi partai oposisi sekarang ini, akibat keterbatasan SDM, jangan harap pilkada dan pileg menambah suara,” demikian tutupnya.(Hi).
Discussion about this post