SIMEULUE – Rapat paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue petang tadi, Selasa (27/07/2020) dalam rangka penetapan rancangan qanun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue (APBK) tahun anggaran 2020 berlangsung alot dan diwarnai Interupsi.
Dari 13 anggota Dewan yang hadir dalam sidang paripurna tersebut, sebanyak 7 orang wakil rakyat dikabupaten kepulauan Aceh itu tegas menyatakan menolak rencana penetapan rancangan qanun tersebut.
Salah seorang anggota DPRK Simeulue, Ihya Ulumuddin mengatakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun 2020 dinilai tidak relevan serta disinyalir banyak mengangkangi aturan perundang-undangan, Dalam pendapatnya, ia mengurai sejumlah Pasalnya.
“Pemkab Simeulue tidak menyampaikan kepada DPRK Simeulue soal temuan LHP BPK RI Perwakilan Aceh.
Tak adanya tindak lanjut rekomendasi hasil pansus DPRK Simeulue terhadap realisasi fisik dan keuangan anggaran tahun 2020 dan nihilnya laporan khusus Revocusing angggran penanganan dampak Covid-19 tak disampaikan ke DPRK,” kata Ihya Ulumuddin, Selasa (27/07/2021).
Lanjutnya, begitupun program kegiatan penangan covid-19 di Simeulue jua dinilai tidak tepat sasaran. Disini, anggota dewan yang dikenal kritis ini mengungkap keprihatinannya soal intensif tenaga kesehatan penanganan virus Corona yang belum diberikan.
“Sejak bulan Oktober 2020 sampai Juli 2021 Insentfif Tenaga Kesehatan tim Covid 19 belum dibayarkan. Kemana semua dana itu ?. Ujar Ihya Ulumuddin dengan nada tegas.
Nah, usai menyampaikan interupsi, ia bersama sejumlah anggota dewan Simeulue lantas keluar dari sidang. Alhasil, Rapat paripurna pengesahan Rancangan Qanun kabupaten Simeulue tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2020 diskor.
Adapun nama 7 Anggota DPRK Simeulue Menolak Rancangan Penetapan Qanun APBK Ta 2020 yang disampaikan Ihya Ulumuddin saat Konpers yaitu:
- Poni Harjo
- Ihya Ulumuddin
- Sunardi
- Ugek Ferlian
- Syahriyan
- Sardin
- Nurhayati
Bupati dan ketua DPRK yang dikonfirmasi media ini usai diskornya rapat paripurna enggan memberi komentar dan terkesan menghindari pertanyaan wartawan.
Jika bupati Erli Hasyim berdalih sibuk, ketua DPRK Irwan Suharmi, mengaku tak ingin diwawancara. “Saya tak mau diwawancara saat ini” Ucap Irwan Suharmi yang terlihat buruh- buruh keluar gedung DPRK. (H)
