Banda Aceh | DPR Aceh mendesak Pemerintah Aceh agar segera melakukan pelelangan sejumlah proyek supaya serapan APBA meningkat jelang akhir tahun 2021 ini.
“Beberapa kali pertemuan baik itu di Banggar maupun di komisi kami mendesak kepada Pemerintah Aceh agar segera melakukan proses pelelangan setiap kegiatan untuk bisa di kerjakan karena serapan APBA masih sangat kecil jelang akhir tahun ini,” ungkap Ketua Fraksi PPP DPR Aceh, Ihsanuddin MZ pada media ini Selasa 7 September 2021.
Itu sebabnya Ihsanuddin berharap setiap proyek yang sudah ditender dan telah penandanganan kontak diharapkan dikerjakan tepat waktu mengingat akhir tahun yang cenderung datang musim hujan melanda Aceh.
Selain itu dengan kondisi Aceh sangat terbatas jumlah industri dan tempat masyarakat bekerja tetapi dengan dilaksanakan proyek proyek diharapkan bisa berefek pada hadirnya lapangan kerja bagi masyarakat Aceh.
Kemudian, Ihsanuddin juga mengomentari terkait banyaknya temuan Pansus DPR Aceh terhadap Insfrastruktur Aceh yang tidak sesuai dengan dokumen pelaksaan alias dibangun asal jadi.
“Kami sebagai anggota legislatif dimana melekat fungsi pengawasan dan penganggaran di setiap kegiatan, harapan kami jika masa pemeliharaan itu belum berakhir maka segeralah untuk dilakukan perbaikan di setiap kekurangan infrastruktur yang sudah di bangun,” harap politisi PPP itu.
Dia juga meminta dinas terkait untuk memanggil kembali pihak rekanan yang melakukan kecurangan dalam pekerjaan itu, untuk merenovasi kembali terhadap infrastruktur yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari setiap proses kontrak kerja.
Karena menurut Ihsanuddin setiap infrastruktur yang di bangun itu diharapkan untuk fungsional dan dapat dirasakan manfaatnya oleh warga, apakah itu gedung,jalan,irigasi selagi belum fungsional maka kegiatan tersebut belum mencapai ketujuan maupun sasaran.
“Terkadang kita lebih gampang membangun yang besar-besar, tetapi kita lupa akan biaya perawatan dan barangkali ini juga menjadi perhatian kami juga di legislatif bersama instansi terkait untuk tidak mengabaikan perawatan dari setiap infrstruktur yang sudah terbangun, baik itu sarana bagi masyarakat maupun sarana gedung pemerintahan yang digunakan untuk melayani publik,” imbuh Ihsanuddin.
Discussion about this post