Terkait Penghapusan Program JKA, GMBI Distrik Simeulue Angkat Bicara

SIMEULUE – Ketua Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Simeulue, Sarwadi, meminta Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) agar mengkaji ulang terkait penghapusan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), mengingat perjuangan melahirkan JKA yang cukup alot guna memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan yang baik dan prima bagi masyarakat Aceh.

“Hargai perjuangan melahirkan JKA itu, jagan sengsarakan rakyat Aceh,” kata Sarwadi melalui pers rilisnya yang diterima media ini, Jum’at (18/03/2022).

Menurutnya, wacana penghapusan JKA tersebut, sama halnya dengan membunuh 2,2 juta harapan masyarakat Aceh. Pasalnya, lanjut Sarwadi, selama program JKA berjalan, masyarakat mendapatkan kesempatan pelayanan yang sama untuk berobat, baik di Aceh maupun luar Aceh.

“Gubernur dan DPRA harus kaji ulang, kalau dihapus program JKA ini namanya tidak pro rakyat, kehidupan 2,2 juta masyarakat Aceh akan terancam apabila dihapuskan,” ujarnya.

Sarwadi menambahkan, meskipun dalam pembahasan pihak DPRA yang menyampaikan pandangan hasil evalusi dan kajian terkait pelaksanaan JKA masih menemukan kekurangan seperti masalah data peserta JKA dan pelayanan yang jauh dari harapan, bukan berarti program JKA dihapuskan.

Lebih lanjut, ia mengatakan, kekurangan – kekurangan pada program JKA harus diperbaiki dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Aceh selaku pemilik program serta DPRA selaku wakil rakyat untuk mengingatkan dan menekan pihak BPJS untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap rakyat Aceh.

“Maka dari itu, pemerintah Aceh dan DPRA harus duduk dan mengkaji ulang, jangan sampai masyarakat aceh tidak lagi percaya terhadap pimpinan daerah dan wakil rakyat,” tegasnya.

Sarwadi menilai, keterbatasan anggaran bukanlah menjadi dalih dan alasan yang logis, sehingga JKA itu dihapuskan. Seharusnya, kata Sarwadi, penyediaan anggaran harus menjadi prioritas dibandingkan pemenuhan kebutuhan lainnya, mengingat anggaran JKA merupakan bagian dari pemenuhan hak Rakyat Aceh.

“Setiap tahun selalu saja ada SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dengan angka yang besar, lalu JKA mau di hapuskan, mana pikiran jernihnya, haloooo pak?,” pungkasnya. (H/r)