BANDA ACEH – Menjelang akhir jabatan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh pada 5 Juli mendatang, sosok PJ yang menduduki kursi No 1 di Provinsi Aceh kian gencar dibicarankan kalangan publik. Sebagian pihak ada yang menginginkan sosok Pj Gubernur Aceh dijabat oleh kalangan sipil, namun tidak sedikit pula kalangan yang menghendaki kalau Pj Gebernur Aceh kedepan diduduki kalangan militer.
Latar belakang sosok yang menjabat sebagai Pj kedepan bukan suatu persoalan yang harus diperdebatkan, justru yang menjadi persoalan adalah ketidakmampuan Pj kedepan dalam menyikapai persoalan-persoalan yang didera Aceh saat ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Lembaga Kajian Strategis dan Kebijakan Publik (Lemkaspa) Samsul Bahri, menanggapi munculnya beberapa statetmen yang menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat Aceh. Minggu, (29/05/2022).
Menurutnya, kalangan Sipil maupun Militer bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. “Selama dia mampu membangun Aceh kearah yang lebih baik kenapa harus diperdebatkan, selama ini harapan masyarakat Aceh kedepan, sosok Pj Gubernur Aceh harus memiliki gagasan dalam menyelesaikan persoalan klasik di Aceh,” kata Samsul.
Samsul menambahkan, apabila ada pihak yang mengkaitkan kalangan militer dengan trauma masa lalu, ini sesuatu yang mustahil dan tidak memiliki relevansi dengan kondisi Aceh hari ini. Aceh saat sudah memasuki masa perdamaian yang harus dirawat dengan mengisi pembangunan dengan peningkatan kualitas SDM Aceh.
“Kondisi Aceh pasca damai sudah cukup kondusif, dalam hal ini pasti semua pihak tetap mempertahan kondisi Aceh yang damai dan masyarakat dapat menjalankan aktifitas, walaupun Pj itu diduduki kalangan militer,” ujarnya.
Lebih lanjut tambah ketua Lemkaspa, persoalan hari ini Aceh justru berbanding terbalik dengan apa yang dikuawatirkan oleh masyarakat Aceh. Kondisi Aceh hari diselimuti dengan persoalan-persoalan yang tak kunjung selesai, contohnya kemiskinan, lapangan, kerja, dan kondisi moral masyarakat yang kian terpuruk.
Maka kedepan sosok Pj yang ideal dalam menangani hal tersebut harus memiliki kemampuan dalam hal mengatasi kemiskinan, minimal posisi Aceh tidak lagi berada dalam kategori termiskin di Pulau Sumatera.
“Saya rasa persoalan tersebut yang perlu dipertimbangan untuk semua kalangan. Bukan mempersoalan latar belakang Pj Gubernur Aceh kedepan,” demikian kata Samsul. (r)
Discussion about this post