Terkait Realisasi Anggaran Masih 58%, DPRA Minta Pemprov Aceh Evaluasi SKPA

BANDA ACEH – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Iskandar Usman Al-Farlaky meminta Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki mempercepat mengevaluasi jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) karena hingga Oktober realisasi keuangan masih 58 persen. Evaluasi dinilai penting untuk menggenjot realisasi anggaran.

“Jika merujuk dari data pada laman P2K Pemerintah Aceh, realisasi keuangan sampai dengan 5 Oktober sebesar 58,04 persen, sedangkan realisasi fisik sebesar 65,0 persen. Sementara sisa anggaran 2023 dua bulan lagi lebih kurang,” kata Iskandar kepada wartawan, Senin (9/10/2023).

Seperti diketahui, realisasi keuangan sebesar 58,7 persen dan realisasi fisik masih 65,0 persen. Pemerintah Aceh menargetkan realisasi keuangan pada 31 Oktober sebesar 82,0 persen dan realisasi fisik sebesar 87,0 persen.

Iskandar menyebutkan, proses evaluasi tersebut harus dipercepat karena ada sejumlah jabatan SKPA yang lowong. Kondisi itu dinilai berimbas pada kinerja Pemerintah Aceh.

“Ini harus menjadi atensi bagi jajaran pemerintah, jangan sampai menggenjot di akhir tahun, dan memunculkan resiko bagi pelaksana kegiatan,” jelas politikus Partai Aceh itu.

Menurutnya, upaya meningkatkan realisasi keuangan dan fisik tisak hanya bertumpu pada level kepala SKPA saja tapi juga tim teknis di jajaran dinas. Evaluasi juga disebut perlu dilakukan untuk jajaran eselon III dan IV.

“Karena itu rotasi di jajaran eselon III dan IV juga sangat penting, sebagai tim teknis yang akan mengeksekusi seluruh program sehingga serapan anggaran akan berjalan maksimal,” jelasnya.

“Kita menyarankan jika ada SKPA yang kadisnya tidak dievaluasi, maka jajaran eselon di bawah sudah bisa dilakukan proses evaluasi dan pelantikan,” lanjut Iskandar.

Iskandar menyebutkan penyegaran di seluruh jajaran SKPA sangat penting untuk mencari sosok nakhoda baru sehingga target belanja anggaran Aceh untuk penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, peluang investasi, peningkatan mutu pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan laju inflasi bisa terkejar.

“Tentu semua proses ini harus sesuai aturan yang ada dan seizin Mendagri RI,” sebut politikus asal Aceh Timur itu.