Banda Aceh — Menanggapi pernyataan dari Kepala BPH Migas Erika Retnowati yang telah menyatakan penolakannya atas permintaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) untuk menghapus barcode pengisian BBM di seluruh Pertamina yang ada di Aceh.
Penolakan itu disampaikan Erika melalui surat Nomor T-126/MG.01/BPH/2025 tentang tanggapan atas permohonan pengecualian penggunaan barcode BBM.
Surat tertanggal 25 Februari 2025 itu ditujukan kepada Gubernur Aceh dan ditembuskan kepada Mendagri, Menteri ESDM, Ketua DPRA, Plt. Dirjen Migas KESDM, Anggota Komite BPH Migas, Sekretaris BPH Migas, Inspektur Aceh, dan lainnya.
Ketua umum Peusaboh Bangsa Aceh (PBA) Subki Muhammad Bintang (Tgk.Bintang) meminta kepada Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas, Erika Retnowati agar menghormati keputusan Gubernur Aceh Terkait penghapusan barcode BBM bersubsidi di Aceh
Tgk.Bintang juga mengatakan, BPH Migas harus dapat menghormati keistimewaan serta ke khusussan Provinsi Aceh, Upaya penolakan wacana Gubernur Aceh Terkait penghapusan barcode BBM subsidi di Aceh dari pihak BPH Migas Aceh. Erika Retnowati adalah sikap tidak hormatnya pemerintah pusat Terkait kekhusussan serta keistimewaan Aceh.”ujar Tgk.Bintang
Lanjutnya, Jika kita mau berkata jujur, coba lihat posisi Aceh Ibarat Seorang Ibu yang selalu setia untuk menyusui anak nusantara hingga dewasa dan memiliki kedudukan tinggi diatas negara tercinta ini. Semua itu adalah berkat adanya perjuangan seluruh bangsa Aceh yang rela mati demi mempertahankan kedaulatan kerajaan Aceh Darussalam.
Aceh Adalah satu-satunya wilayah yang tidak pernah takluk pada penjajah hingga salamat lah seluruh nusantara dari penjajahan asing, Merujuk pada kilas balik sejarah itu harusnya pemerintah pusat bisa menaruh rasa hormat kepada pemerintah Aceh.
Dalam hal ini penghapusan barcode BBM subsidi di Aceh bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi seluruh rakyat Aceh, Harusnya BPH Migas ikut serta merumuskan regulasi baru untuk menjamin pendistribusian BBM subsidi selamat dari praktek penyelewengan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.
Disini sekali lagi kami seluruh pengurus serta staf PBA mengajak semua pihak untuk dapat Dudoë bersama mencari solusi terbaik Terkait prihal tujuan Gubernur Aceh untuk menghapus Barcode BBM subsidi di Aceh,
Saya selalu ketua umum PBA sangat mendukung penuh Terkait langkah-langkah serta rencana pemerintah Aceh untuk menghapus barcode BBM di seluruh SPBU di Axeh.” demikian pungkas Ketua Umum PBA Subki Muhammad Bintang (Tgk.Bintang). []
Discussion about this post