Banda Aceh, — Keterbukaan informasi publik bukan hanya sekadar kata, tapi telah menjadi budaya bagi setiap ASN Dishub Aceh. Prinsip itu selalu dipegang sehingga kini menjadi “culture” yang terus terbawa dalam setiap program yang dijalankan oleh Dishub Aceh.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat menerima kunjungan visitasi Tim Penilai Komisi Informasi Aceh (KIA) dalam rangka monitoring dan evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Aula Multimoda, Selasa, 14 Oktober 2025.
Dalam kunjungan hari ini, Tim Penilai KIA melihat langsung penerapan keterbukaan informasi publik di Dishub Aceh, mulai dari tempat layanan informasi, ruang kerja PPID, serta mendengar pemaparan inovasi dan strategi pengelolaan keterbukaan informasi yang telah dijalankan oleh Dishub Aceh.
Keterbukaan informasi publik, kata Teuku Faisal, bukan hanya kewajiban yang diamanahkan oleh undang-undang. Akan tetapi, keterbukaan informasi menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik.
Oleh sebab itu, lanjutnya, Dishub Aceh terus berupaya melahirkan inovasi dan strategi baru dalam penyebaran informasi sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah.
Di samping itu, Dishub Aceh juga memperbanyak kanal-kanal penyerapan aspirasi (feedback) masyarakat selaku pengguna layanan, baik masukan, ide, hingga keluhan terhadap pelayanan yang diberikan.
“Kita menyadari betul keterbukaan informasi serta kemudahan memperoleh informasi di sektor transportasi sangat penting, termasuk mengoptimalkan penggunaan media sosial yang kini menjadi arus utama penyebaran informasi,” ungkap Teuku Faisal.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh memaparkan inovasi dan strategi keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh Dishub Aceh di hadapan Tim Penilai KIA. Selanjutnya, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab serta penyampaian saran dan masukan oleh Tim Penilai KIA.
Kadishub Aceh menyambut baik sejumlah masukan yang diberikan untuk diterapkan pada pelayanan sektor transportasi Aceh di masa yang akan datang. “Ide dan masukan dari Tim Penilai hari ini akan dirumuskan lebih lanjut oleh Dishub Aceh untuk kemajuan transportasi Aceh,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua KIA Junaidi menyebutkan bahwa pihaknya menilai positif dengan pemaparan inovasi dan strategi pengelolaan keterbukaan informasi publik oleh Dishub Aceh.
Junaidi menambahkan, strategi penyebaran informasi publik yang dilakukan oleh Dishub Aceh cukup beragam, khususnya pemanfaatan platform digital dan media sosial yang sangat optimal.
“Kami juga melihat cukup banyak inovasi digital yang diciptakan, berupa layanan yang bersentuhan langsung dengan publik dan masyarakat bisa mengakses langsung secara realtime, seperti aplikasi Trans Koetaradja, data angkutan, jumlah trayek, serta informasi-informasi lainnya,” sebut Junaidi.
Dishub Aceh, menurut Junaidi, bisa menjadi role model bagi SKPA ataupun badan publik lain di Aceh dalam hal kualitas layanan informasi publik lewat inovasi dan berbagai macam layanan yang diberikan, baik digital maupun non digital.
Discussion about this post