BRATAINEWS.CO_BANDA ACEH, — Ada satu persoalan penting yang harus menjadi perhatian serius peserta Konferensi Provinsi (Konferprov) XIII PWI Aceh, 22 November 2026, dalam menilai kelayakan seseorang menjadi Ketua PWI Aceh, yaitu rekam jejak hubungan sosial, profesional, dan etik calon ketua dengan sesama wartawan.
Persoalan ini menjadi semakin serius apabila terdapat fakta bahwa seorang calon Ketua PWI Aceh pernah berseteru dengan rekan seprofesinya, hingga berujung pada laporan polisi. Bahkan ada anggota yang berkonflik hingga meninggal dunia, belum juga ada saling memaafkan. Maka persoalannya tidak lagi bisa dipandang sebagai perselisihan biasa.
Tiba-tiba saya ingat sosok Maulana, mantan wartawan di Lhokseumawe yang dijerat hukum karena laporan sesama wartawan. Lepas dari perbuatan yang dia lakukan.
Ada juga nama Mulyadi alias Tumpol, pernah menjadi loper Tabloid MODUS ACEH, hingga akhir hayatnya masih bermasalah dengan hukum, juga karena laporan seorang wartawan. Beberapa waktu sebelum dia menghadap Allah SWT, almarhum datang dari Lhokseumawe dan bertemu dengan saya, bercerita banyak hal mengenai nasib dan perlakuan yang dia hadapi.
Ada juga Abdul Halim, Ketua PWI Aceh Utara. Namanya sempat heboh hanya karena persoalan penjualan kalender organisasi, yang disoal oleh sesama wartawan. Bisa jadi karena kaplingnya terganggu.
Kasus ini tidak bisa dinilai sepele. Akhirnya ada pertemuan di Kantor PWI Aceh, Banda Aceh yang dihadiri Ketua PWI Pusat saat itu Hendry Ch Bangun, Sekjen Said Iskandar, dan Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin. Salah satu keputusannya adalah, sesama anggota PWI tidak saling menulis dan menjelekkan.
Selidik punya selidik, pematik utama perseteruan itu adalah karena lahirnya PWI Aceh Utara yang dipimpin Abdul Halim. Sebelumnya hanya ada satu nama, yaitu PWI Lhokseumawe dan Aceh Utara. Jadi berat dugaan, pertikaian tersebut lebih dimotivasi karena hilangnya kapling garapan.
Hal seperti inilah yang harus menjadi bagian dari evaluasi integritas dan kematangan kepemimpinan calon Ketua PWI Aceh. Pertanyaan menariknya: bagaimana bisa diharapkan membela wartawan, jika perilakunya sendiri justru mengkriminalisasikan wartawan?
*Bukan Sekadar Pergantian Ketua*
Pemilihan Ketua PWI Aceh bukan sekadar momentum pergantian kepemimpinan organisasi semata. Apalagi jika dibumbui dengan berbagai janji bermotif finansial dengan jargon: gratis blaaa, gratis blaaa!
Konferensi tersebut harus diyakini sebagai kesempatan bagi seluruh anggota untuk menentukan sosok yang benar-benar memiliki integritas, kapasitas, kedewasaan, dan komitmen dalam menjaga kehormatan profesi wartawan di Aceh.
Di tengah tantangan disrupsi digital dan media sosial yang tanpa batas dan bebas etika, serta kue anggaran pemerintah yang terbatas, PWI Aceh membutuhkan pemimpin yang tidak hanya pandai membangun komunikasi dengan pejabat pemerintah, legislatif, maupun aparat penegak hukum. Tapi juga mampu menjaga hubungan baik dengan sesama wartawan.
Sebab inti dari kepemimpinan organisasi profesi adalah mengayomi, melindungi, dan menyatukan seluruh anggotanya, bukan membangun kekuasaan berdasarkan kelompok atau kepentingan pribadi.
*Lima Karakter Ketua PWI Aceh*
*1. Tidak haus kekuasaan.* Jabatan ketua harus dipandang sebagai amanah, bukan alat untuk memperoleh fasilitas, pengaruh, popularitas, ataupun keuntungan pribadi. Seorang pemimpin harus siap dikritik, diawasi, dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan organisasi.
*2. Tidak diskriminatif.* Ketua PWI Aceh harus memperlakukan seluruh anggota secara adil tanpa membedakan pilihan politik organisasi, kedekatan pribadi, maupun dukungan dalam konferensi. Jangan sampai ada yang merasa menjadi anak emas, sementara anggota lainnya dipinggirkan hanya karena berbeda pilihan. Apalagi sampai melakukan kriminalisasi terhadap anggota atau rekan.
*3. Berani membela wartawan, bukan justru membunuh karakternya.* PWI harus hadir ketika anggotanya menghadapi intimidasi, kekerasan, kriminalisasi, dan ancaman dalam menjalankan tugas jurnalistik. Jangan sampai organisasi hanya terlihat ketika kegiatan seremonial berlangsung, tetapi kehilangan keberanian ketika seorang wartawan membutuhkan perlindungan. Sekali lagi, bahkan ikut mengkriminalisasikannya, terutama karena sponsor para pemilik modal atau kekuasaan yang terusik dengan pemberitaan wartawan.
*4. Transparan dalam mengelola organisasi.* Keuangan, aset, program kerja, dan kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota. PWI bukan milik ketua ataupun pengurus, melainkan rumah bersama seluruh wartawan.
Bukan sebaliknya, mendapatkan semua kemudahan dan fasilitas serta akses ekonomi karena PWI, tapi terkesan karena usaha sendiri dan seolah-olah menjadi penyantun paling murah hati kepada anggota dan organisasi.
*5. Mampu membangun solidaritas.* Perbedaan pilihan dalam konferensi tidak boleh menjadi alasan untuk memelihara permusuhan. Setelah konferensi selesai, seluruh anggota harus kembali dipersatukan dalam satu organisasi.
*Rekam Jejak Konflik Harus Diklarifikasi*
Ada satu persoalan lain yang juga tidak boleh diabaikan, yakni rekam jejak konflik dengan sesama wartawan.
Bagaimana jika terdapat calon ketua yang memiliki riwayat perseteruan serius dengan rekan seprofesinya hingga berujung pada laporan polisi? Bahkan terdapat persoalan yang berkaitan dengan seseorang yang kemudian meninggal dunia. Situasi seperti ini tentu membutuhkan perhatian dan klarifikasi yang serius.
Memang persoalan tersebut tidak boleh langsung dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang bersalah. Laporan polisi bukanlah putusan pengadilan. Harus dibedakan antara perselisihan pribadi, laporan hukum, proses penyidikan, dan perkara yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.
Namun dari perspektif etika dan kepemimpinan, rekam jejak tersebut tetap relevan untuk dipertanyakan. Apa akar persoalannya? Bagaimana sikap calon ketika konflik berlangsung? Apakah pernah ada upaya penyelesaian secara baik-baik? Bagaimana status hukum perkara tersebut? Apakah calon bersedia memberikan penjelasan secara terbuka kepada anggota?
Apalagi jika persoalan tersebut berkaitan dengan meninggalnya seorang rekan seprofesi. Hal itu harus disikapi secara bijaksana, manusiawi, dan berdasarkan fakta. Tidak boleh ada tuduhan tanpa bukti, tetapi juga tidak semestinya ada upaya mengabaikan persoalan yang membutuhkan penjelasan. Keluarga pihak yang meninggal dunia pun patut dihormati.
Sebab seorang Ketua PWI Aceh nantinya akan memikul tanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai konflik internal organisasi. Lantas, bagaimana mungkin seseorang diharapkan menjadi pemersatu jika persoalan serius dalam hubungan profesional atau dirinya sendiri belum memperoleh penjelasan dan penyelesaian yang layak?
Tentu masa lalu tidak serta-merta menutup kesempatan seseorang untuk menjadi pemimpin. Setiap manusia bisa melakukan kesalahan dan mengalami konflik. Namun keberanian mengakui kesalahan, memberikan klarifikasi, menunjukkan tanggung jawab, serta membangun rekonsiliasi merupakan bagian dari kedewasaan seorang pemimpin.
*Penutup*
PWI Aceh juga membutuhkan sosok yang mampu membangun kemitraan dengan pemerintah tanpa kehilangan independensi pers. Kedekatan dengan gubernur, bupati, wali kota, maupun pejabat lainnya bukan ukuran utama keberhasilan seorang ketua.
Justru keberaniannya menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk tanggung jawab moral organisasi pers.
Selain itu, masa depan wartawan Aceh harus menjadi perhatian serius. Peningkatan kompetensi, pendidikan jurnalistik, perlindungan hukum, kesejahteraan anggota, kaderisasi wartawan muda, serta penguatan PWI kabupaten/kota harus menjadi agenda nyata, bukan sekadar janji kampanye konferensi.
Karena itu menjelang pemilihan Ketua PWI Aceh, anggota sebaiknya tidak hanya terpesona oleh popularitas, kemampuan menggalang dukungan, atau kedekatan calon dengan pemegang kekuasaan serta janji manis yang belum teruji.
Liriklah dengan matang dan jeli tentang rekam jejak, integritas, sikap terhadap sesama wartawan, dan kemampuan menyelesaikan konflik. Ini harus menjadi pertimbangan penting.
PWI Aceh membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu memenangkan konferensi, apalagi dengan iming-iming memiliki kemampuan finansial berlebih. Sebab semua itu tak akan mungkin akan diwakafkan secara cuma-cuma dan pasti ada _cash back_ nantinya.
Sebaliknya, mampu memenangkan kepercayaan seluruh anggota. Jangan sampai PWI Aceh dipimpin oleh seseorang yang hanya mampu menyatukan suara ketika konferensi berlangsung, tetapi tidak mampu menyatukan hati dan persaudaraan sesama wartawan.
Sebab ukuran keberhasilan seorang Ketua PWI Aceh bukan seberapa besar kekuasaan yang berhasil diraih, seberapa banyak uang yang dia miliki. Melainkan seberapa kuat ia membela wartawan, seberapa adil ia memperlakukan anggota, dan seberapa bermartabat organisasi ketika masa kepemimpinannya. Dan, itu ada pada diri Nasir Nurdin.
Saatnya, PWI Aceh membutuhkan pemimpin yang berintegritas, bukan sekadar pemegang jabatan. Pemimpin yang mengayomi, bukan menguasai. Pemimpin yang menyatukan, bukan memecah belah. Dan yang terpenting, pemimpin yang mampu berdamai dengan dirinya serta masa lalu, sebelum dipercaya mengelola masa depan organisasi. Yuk, berpikir lebih bijak dan hangat!





Discussion about this post