BANDA ACEH | Anggota Komisi III DPR Aceh, Asrizal H Asnawi meminta Pemerintah Aceh dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) untuk memperpanjang operasional Agen BRILink yang tersebar di nanggroe Aceh.
Permintaan itu, menyusul adanya pembatasan operasional BRI dan perangkat BRILink hingga 1 Juli 2021 dan akan berlangsung bertahap selama satu bulan ke depan, sesuai perubahan sistem keuangan di Aceh dari konvensional ke sistem syariah.
“Agen BRILink ini jumlahnya mencapai 9 ribuan di Aceh, dan 7 ribuan sudah mengandalkan pendapatannya dari jasa ini. Produk keuangan ini mempermudah masyarakat dalam transaksi keuangan tentunya di bumi aceh, terutama di daerah pedalaman.
Karenanya, Pemerintah Aceh perlu mempertimbangkan hal ini dan meminta PT BRI agar mempertahankan sementara hingga BSI menyediakan produk serupa,” pinta Asrizal, Minggu (27/6/2021).
Dikatakan, dirinya banyak mendapat laporan dari masyarakat, baik melalui pesan singkat maupun sambungan telepon agar menyuarakan hal ini. Karena, selama ini keberadaan BRILink memudahkan masyarakat kita juga.
“Ada yang anaknya sekolah atau kuliah di kota. Agar segera bisa mengirim uang, mereka gunakan Agen BRILink terdekat di kampungnya. Ini cukup mempermudah,” beber Asrizal menukil keluhan masyarakat.
Lain itu, Agen BRILink selama ini menggantungkan pendapatannya melalui produk transaksi keuangan ini. Bila operasionalnya ditiadakan mulai Juli nanti, maka akan sangat berdampak bagi akses keuangan masyarakat, terlebih dimasa pandemi saat ini.
Asrizal mengatakan, dengan tidak menampik adanya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Maka, Pemerintah Aceh perlu mempertimbangkan keberadaan BRILink agar tidak ditarik, sebelum PT Bank Syariah Indonesia (BSI) menyediakan perangkat serupa di tengah masyarakat.
“Menyahuti aspirasi pengguna layanan perangkat BRILink, kiranya Pemerintah Aceh dan BRI bisa mengambil langkah solutif sehingga terciptanya kemudahan layanan keuangan di Nanggro Aceh,” tutup politisi PAN Aceh ini.(**).
Discussion about this post