DPKA Aceh Kembali Raih Penghargaan Nasional Keempat Kalinya

BANDA ACEH – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA) kembali mendapatkan penghargaan bergengsi, yakni Anugerah Simpul Jaringan Terbaik Nasional 2023 dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan nilai predikat “Terbaik”.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Dr. Edi Yandra, STP, MSP, dengan bangga menerima penghargaan tersebut dalam acara Puncak Seremonial Peringatan Hari Kearsipan ke-52 Tahun 2023, yang berlangsung di Hotel El-Royal, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (23/5/2023).

Penghargaan tersebut secara langsung diberikan oleh Kepala ANRI, Imam Gunarto, kepada Dr. Edi Yandra, STP, MSP.

Dr. Edi Yandra, STP, MSP menyampaikan bahwa Aceh berhasil memperoleh penghargaan sebagai simpul jaringan terbaik nasional selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2020. Ia menyatakan,

“Ini merupakan bukti nyata kerja keras kita dalam bidang kearsipan. Kita ingin mengembalikan kejayaan arsip di Aceh,” ujar Edi.

Anugerah Simpul Jaringan Terbaik 2020 diberikan kepada berbagai instansi, seperti Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan BUMN.

Proses penilaian dilakukan melalui beberapa tahapan, termasuk penilaian portofolio, prestasi, presentasi dan wawancara, validasi, serta kunjungan lapangan.

Dalam penilaian tersebut, panitia penyelenggara berhasil menyaring 307 peserta Jaringan Simpul Nasional (JSN). Kemudian, peserta terbaik dipilih menjadi 28, lalu 10, dan akhirnya tinggal 5 terbaik nasional.

Dr. Edi Yandra, STP, MSP menekankan bahwa pencapaian prestasi ini tak lepas dari komitmen pemerintah daerah di setiap provinsi dan kabupaten/kota dalam mengelola kearsipan di wilayah masing-masing.

Dalam era Revolusi Industri 4.0 ini, kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang mudah dan cepat semakin meningkat.

Oleh karena itu, Sistem Informasi Kearsipan Modern (SIKM) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) terus bergerak dinamis mengikuti perkembangan masyarakat.

Menurut Dr. Edi Yandra, JIKN merupakan sebuah portal yang dibangun oleh pemerintah dan diamanatkan oleh undang-undang agar semua kementerian dan lembaga di daerah dapat mengunggah arsip mereka ke dalam portal tersebut.

Dengan demikian, arsip-arsip tersebut dapat terintegrasi satu sama lain dan disajikan secara optimal kepada masyarakat.